Ribuan Guru Honorer Sudah Dilantik PPPK, Tidak Dapat Jam Mengajar, TPG Melayang

Bukti nyata ada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Iman mencontohkan, guru PPPK ditempatkan di sekolah negeri yang tidak membutuhkan mata pelajaran guru Pendidikan Pancasila.

Padahal, di sekolah lain justru kekurangan guru mata pelajaran Pancasila, tetapi justru gurunya tak ada.

Para guru lagi-lagi jadi korban ketidakprofesionalan analisis jabatan Dinas Pendidikan. Kompetensi gurunya bidang PPKn, tetapi ditempatkan di sekolah yang tidak membutuhkan guru PPKn. 

"Karena sekolah tersebut sebenarnya membutuhkan guru pendidikan agama. Akhirnya guru PPKn dipaksa kepala sekolah menjadi guru agama agar bisa mendapatkan jam mengajar," lanjut Iman.

Fakta demikian juga terjadi terhadap beberapa guru kimia, fisika, bahasa Indonesia, matematika, sosiologi, dan sejarah, baik di SD, SMP, SMA dan SMK negeri. 

"Para guru harus mengajar mata pelajaran lain yang bukan kompetensinya. Ini jelas pelecehan kepada profesi guru. Bisa  berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan DKI, sebab gurunya inkompeten," cetus guru SMA ini.

Kebijakan tata kelola guru PPPK DKI yang tidak profesional tersebut bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menekankan pentingnya aspek kompetensi guru.

P2G juga menemukan banyaknya guru kelas SD yang tidak dapat kelas untuk jam mengajar. Mereka hanya dijadikan sebagai pengganti guru kelas lain saat ada yang tak masuk, bahkan hanya menjadi guru piket.