Ribuan Honorer Daerah Ini Jangan Cemas, Tak Jadi PPPK, Disiapkan Opsi Lain

Oleh karena itu, pemda sedang merumuskan sebuah kebijakan daerah untuk tenaga kontrak yang masih dibutuhkan tersebut. Contohnya, kata Lihadnyana, tenaga teknologi informasi.

"Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), kan, sudah bagus. Selain itu, tenaga teknologi informasi juga dibutuhkan di era digitalisasi birokrasi ini," beber dia.

Terlebih lagi, katanya, jumlah ASN yang pensiun dengan formasi CPNS yang dibuka juga tidak berimbang atau jauh lebih kecil.

"Yang pensiun 700 orang, formasi hanya 100 orang. Apabila ini langsung dihantam (honorer dihapus, red), akan mengganggu pelayanan publik," ucap Lihadnyana.

Dia juga mengimbau tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Bali tetap tenang jelang penghapusan honorer 2023.

"Tidak ada istilah harap-harap cemas, pokoknya tenang," ujar Lihadnyana. (ant/fat/jpnn)