Sah! Pengadilan Niaga Pertahankan Homologasi KSP Indosurya

Langkah hukum ini diambil karena KSP Indosurya merasa dirugikan imej dan upayanya di saat tengah berusaha memenuhi kewajibannya kepada semua anggota yang diputuskan dalam homologasi.

"Jelas, ini kan merusak imej dan upaya yang tengah dilakukan KSP Indosurya. KSP Indosurya berusaha menjalankan kewajibannya, dan jika ini dibatalkan dan menjadi pailit bagaimana dengan ribuan anggota yang terhadap mereka sudah dilakukan kewajiban pembayaran kini dan ke depannya," urai Hendra Widjaya.

Buktikan Jalankan Kewajiban
Di pengadilan, dalam putusan perkara No. 07 Pembatalan/2021/PN Niaga Jkt. Pusat itu, Majelis Hakim menilai KSP Indosurya selaku termohon dapat membuktikan kewajibannya kepada pemohonan berdasarkan perjanjian perdamaian.

Hakim mengakui, pembatalan perdamaian bisa dilakukan jika debitur terbukti lalai melaksanakan perjanjian perdamaian, sesuai UU Kepailitan. Di saat sama, hakim juga mengingatkan penetapan homologasi mengikat semua pihak yang menyepakatinya.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan termin pembayaran yang menyangkut dana pemohon. Namun, dari dokumen perjanjian yang diperiksa, hakim menilai permohonan dua pemohon belum jatuh tempo. Sementara terhadap dua pemohon lainnya, hakim menilai kewajiban KSP Indosurya sudah dijalankan. Majelis menolak permohonan pailit terhadap KSP Indosurya.

"Oleh karenanya permohonan yang diajukan pemohon harus lah ditolak untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Bambang Nurcahyo didampingi Hakim Agung Suhendro S.H., M.H dan Hakim Tuty Haryati, S.H., M.H..

Diberitakan sebelumnya, sejumlah nasabah mengajukan pembatalan homolagasi KSP Indosurya dengan alasan pembayaran cicilan tidak prorata per tahun di periode Januari 2021. Hal ini tidak seperti periode awal September 2020 silam.

Sejumlah nasabah, dalam gugatan menyebut pembayaran cicilan yang dilakukan oleh pihak KSP Indosurya tidak manusiawi. Untuk cicilan dengan nominal Rp 500 juta hingga kurang dari Rp 2 miliar pengembalian dananya sekitar Rp 200 ribu hingga sekitar Rp 1 juta per bulan.