Sasar SMP dan SMA, BNPT Gandeng Kemenag-Kemendikbud

Apalagi, angka yang perlu diwaspadai yaitu angka 58 dari rentang 0-100.

 “Artinya memang paham itu dengan seiring kemajuan teknologi informasi digital yamg luar biasa itu ternyata banyak sekali pengaruhnya. Dan itu banyak sekali variabelnya. Oleh sebab itu, dengan  melihat data hasil survei kami butuh peran serta dari 34 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait,” ujar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini.

Menurut mantan kadiv humas Polri ini, yang paling mengemuka dari hasil temuan ini bertumpu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Kedua kementerian ini harus ikut bertanggung jawab. Kami selesaikan dan diskusikan bersama-sama di forum ini, apa yang mesti kami perbuat, program apa dari Kemendikbud dan Kemenag yang akan kami mainkan khususnya di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Sebab, hasil survei menujukkan bahwa di tingkat itu yang mudah di-brainwash oleh kelompok radikal di media sosial,” ujarnya.

Karena itu, BNPT membuat tabel mengenai apa peranan dari K/L terkait.

“Contohnya apa sih peranan Kemendikbud dan apa peranan Kemenag. Nanti kami bisa secara bersama memberikan treatment yang benar, solusi yang terbaik kalau kita tidak mampu mengidentifikasi dari awal masalahnya. Jadi, masing-masing daerah punya treatment yang pas dengan ini,” tutur mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Sementara itu, salah satu anggota Kelompok Ahli BNPT bidang Agama yang turut hadir dalam seminar tersebut, Nazaruddin Umar, mengaku cukup kaget dengan temuan di hasil survei itu.

Sebab, lima posisi teratas provinsi yang tidak diduga sebelumnya ternyata memiliki daya tangkal yang rendah dan memiliki potensi radikal yang begitu tinggi.