SBY Didesak Bongkar Mafia Peradilan

Rabu, 04 November 2009 – 17:10 WIB

"Mestinya, Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyatnya, tahu praktek penzaliman itu. Kalau tidak tahu, berarti presiden hanya dilaporkan hal yang baik-baik saja," imbuh La Ode Ida.

La Ode juga mengingatkan bahwa sebuah kejahatan, di mana itu - katakanlah ada mafia peradilan - tidak bisa jalan dengan sendirinya tanpa adanya suporting dari dalam, apakah itu kepolisian, kejaksaan, hingga ke Mahkamah Agung. "Kalau praktek mafia peradilan ini tidak ditumpas hingga ke akar-akarnya, mustahil Presiden SBY dan seluruh jajarannya bisa menegakkan hukum," ujar La Ode Ida lagi.

Selain itu, Wakil Ketua DPD ini juga mengingatkan agar masyarakat jangan terlalu buru-buru mengapresiasi pernyataan, bahwa polisi dan jaksa dikesankan seolah-olah cepat tanggap terhadap kasus Bibit dan Chandra. "Minggu-minggu depan akan berlangsung aksi skenario yang menyebutkan bahwa polisi dan jaksa, bahkan presiden, cepat tanggap karena sudah mengeluarkan Bibit-Chandra dari tahanan dan membentuk TPF. Yang kita inginkan bukan hanya itu, tapi Presiden SBY harus mereposisi institusi Polri dan kejaksaan, serta membongkar mafia peradilan di Indonesia," tegasnya. (fas/JPNN)

JAKARTA - Kuasa hukum pimpinan non-aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufik Basari SH, menyesalkan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3