Sebegini Total Kasus Suap yang Ditangani KPK Sepanjang 2004-2021

Sementara itu, Ketua LP2M Unej Prof Yuli Witono yang hadir secara daring menanyakan apakah politik biaya tinggi memicu tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menjawab pertanyaan itu, Ghufron membenarkan fakta bahwa politik biaya tinggi berkontribusi memunculkan tindak pidana korupsi. Sebab, kepala daerah yang terpilih berusaha mengembalikan modal saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

"Laju penindakan korupsi tidak akan mampu membendung percepatan tumbuhnya korupsi jika orientasi hanya untuk mengejar jabatan, mengembalikan modal, dan menambah kekayaan pribadi," ujar Nurul Ghufron. (antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: