Sejumlah Pekerjaan Rumah Menanti Menteri Pariwisata Baru

"Ketika OTA asing membeli (voucher) dari hotel dan menjual kembali kepada konsumen, mereka harus menerbitkan faktur yang mencantumkan PPN. Ini menjadi masalah jika pajak tersebut tidak dipungut oleh OTA," ujarnya.

Pajak OTA ini mesti menjadi perhatian pemerintahan yang baru, untuk melakukan penegakan aturan tegas. Dia juga menggarisbawahi bahwa diskon yang sering ditawarkan oleh OTA asing dapat merugikan hotel. 

"Diskon yang diberikan OTA berasal dari keuntungan pajak yang tidak mereka bayar, sementara hotel tetap harus membayar PPN meskipun harga sudah dipotong," ucap Huda. 

Hal ini membuat posisi hotel semakin sulit, karena mereka tidak hanya bersaing dengan harga, tetapi juga harus menanggung beban pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab OTA.

 Lebih lanjut, Huda menekankan perlunya pengaturan secara jelas siapa  memungut, siapa yang dipungut, dan siapa  membayar pajak. 

"Pemerintah perlu memastikan OTA asing yang beroperasi di Indonesia harus taat aturan pajak berlaku," ujarnya.

Jika situasi ini dibiarkan, memang industri pariwisata secara keseluruhan akan tetap berjalan karena banyaknya orang bepergian. Namun, di sisi lain, OTA lokal akan mengalami dampak negatif karena pangsa pasar mereka tergerus oleh OTA asing, pihak hotel juga dirugikan. 

"Dengan pengaturan tepat, industri pariwisata dapat berkembang lebih baik, memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk konsumen dan pelaku usaha lokal," tutupnya. (esy/jpnn)