JPNN.com 
Sekjen MPR: Konstitusi Harus Mampu Hadapi Tantangan Global yang Serba Tidak Pasti
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Permusyaratan Rakyat (Sekjen MPR) Ma’ruf Cahyono berharap kebangkitan ekonomi Indonesia pascapandemi bisa menjadikan konstitusi sebagai kaidah dan hukum dasar dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
"Konstitusi yang hidup tidak hanya menjadi suatu dokumen, tetapi responsif dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan mampu memanfaatkan peluang, dan menghadapi tantangan global saat ini yang serba tidak pasti," kata Ma’ruf Cahyono seusai menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-77 MPR di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/8).
Sekjen Ma’ruf menyampaikan peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT Ke-77 MPR merupakan rangkaian agenda ketatanegaraan setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD.
Dia mengatakan sebagai pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, MPR semakin menemukan eksistensinya sebagai rumah kebangsaan, yaitu tempat untuk membangun wacana dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Karena itu hubungan MPR dengan masyarakat akan harus semakin dekat, sehingga aspirasi masyarakat akan bisa direspons secara baik dan semakin luas oleh MPR,” ujar pria yang sedang menyelesaikan program doktor kajian strategi dan global di Universitas Indonesia.
MPR juga tetap memiliki tugas yang mulia, yaitu membangun karakter bangsa melalui sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
"MPR tidak hanya memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Pancasila harus menjadi nyata," ujarnya.
Sebagai informasi, peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-77 MPR dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, seluruh pimpinan MPR, Ketua DPR Puan Maharani, pimpinan DPR dan DPD serta lembaga tinggi negara.
Selain itu juga hadir Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, pimpinan fraksi dan Kelompok DPD di MPR, Badan Pengkajian MPR, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. (mrk/jpnn)
