Semoga Bayu Tidak Amnesia dengan Kebijakannya Dulu

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Serealia, Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang Sugiharto menegaskan terkait data beras baru yang dirilis BPS berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA) bukanlah pijakan untuk dilakukan impor beras.

Data BPS tersebut menyebutkan produksi beras 2018 suplus, yakni 32,42 juta ton, Sementara luas baku sawah 2018 sebesar 7,1 juta hektar.

Karenanya, Bambang menilai pendapat Pendiri House of Rice, Bayu Krisnamurthi yang menyebutkan dengan adanya data baru BPS tersebut sejumlah kebijakan perberasan perlu dievaluasi sangat keliru.

Bayu sempat menyebut kebijakan perlu dievaluasi terkait keberadaan Satgas Pangan, tim penyerapan gabah, penerapan harga eceran tertinggi (HET) beras, serta pengadaan dan operasi pasar beras oleh Perum Bulog. Itu yang dianggap sangatlah keliru oleh Bambang.

Menurut Bambang, pendapat itu sama dengan menginginkan pemerintah perlu mengambil tindak impor beras sehingga tidak memahami kondisi perberasan yang sebenarnya dan bisa menyengsarakan petani.4

“Bapak Yayok (red: Bayu Krisnamurti), dulu kan pernah menjabat Wakil Menteri Pertanian pada 2010-2011 dan Wakil Menteri Perdagangan pada 2011-2014. Selalu mengatakan teori hukum supply-demand dalam tata niaga pangan. Waktu itu dia juga sebagai salah satu yang memprakarsai perlunya impor di saat pasokan-stock kurang dan harga naik,”  kata Bambang di Jakarta, Selasa (13/11).

Bambang menambahkan di berbagai kesempatan Mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut selalu mengklaim bahwa harga tinggi dipastikan akibat stock dan supply kurang.

Dulu pun mengungkapkan kebijakan impor beras Bulog tahun 2014 terpaksa dieksekusi karena 2 dari 3 indikator impor beras telah memancarkan lampu merah.