Sengketa Pilkada Mesuji Disarankan Dibawa ke MK

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Asshidiqqie menyarankan agar masalah keabsahan pasangan Khamaik-Ismail Ishak sebagai bakal calon (Balon) pemilukada Mesuji, Provinsi Lampung dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh memutus sengketa Pilkada.

"Kalau ada perselisihan hasil pemilukada, itu diselesaikan di MK. PTUN itu hanya soal administrasi," kata Jimly kepada JPNN, Senin  (3/10).

Hal itu menanggapai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungkarang mengabulkan gugatan DPD PDIP Lampung yang menuntut surat keputusan penetapan pasangan Khamamik-Ismail Ishak sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Mesuji dicabut.

Menurut Jimly, masalah seperti ini bukan hanya terjadi di kabupaten Mesuji, tapi di beberapa daerah di Indonesia juga mengalami hal serupa di antaranya, Buton, Lombok, Gorontalo, dan Pati. Akar masalahnya kata Jimly, karena Mahkamah Agung (MA) memberikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa perkara pemilu. "Harusnya masalah ini cukup di MK saja," ujar mantan ketua MK itu.