Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Soal Pangan Lokal, Engelina Pattiasina Bilang Begini

Rabu, 01 Juli 2020 – 22:43 WIB
Soal Pangan Lokal, Engelina Pattiasina Bilang Begini - JPNN.COM
Stok beras. Foto: Kementan

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, persoalan wilayah kepulauan semakin kompleks, karena berbagai regulasi yang merugikan wilayah kepulauan, seperti formula alokasi anggaran, pembatasan kewenangan Pemda di wilayah laut.

“Indonesia ini beragam, perlakuan terhadap pulau besar tidak boleh disamakan begitu saja dengan wilayah dengan pulau-pulau seperti Maluku dan sebagainya,” tuturnya dalam acara yang dipandu Dr. Edizon Jambornias.

Untuk itu, kata Engelina, semua pihak harus berupaya sekecil apapun untuk mewujudkan kedaulatan pangan lokal. Namun, Engelina berharap, semua pihak terutama pemerintah memberikan perhatian terhadap pangan lokal.

“Kami dengan berbagai keterbatasan memfasilitasi, misalnya mengirim ilmuwan dari Ambon ke Korea dan Jepang untuk membicarakan pangan lokal. Begitu juga, setelah muncul pandemi, kami coba berinisiatif untuk melakukan sosialisasi dan mendorong pembukaan kebun contoh di Maluku,” kata Engelina.

Guru Besar Faperta Unpatti, Prof. John Riry mengatakan, Maluku memiliki potensi tumbuhan sagu. Bahkan, Indonesia merupakan pemilik lahan sagu terbesar di dunia. Tapi, kenyataannya sagu seperti ditinggalkan, meski memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan pangan lain.

“Kepedulian terhadap tanaman sagu sangat rendah di Maluku, karena meski produksi tinggi tapi konsumsinya rendah. Justru pada 2016, produksi sagu juga cenderung menurun. Ini jadi keprihatinan kita semua,” kata John Riry.

Namun, John Riry melihat, sagu memiliki potensi sangat ebsar baik sebagai sumber pangan maupun non pangan. Dia meminta agar pemerintah jangan hanya fokus soal padi atau beras, tetapi juga harus memberikan perhatian untuk pengembangan sagu.

“Sagu ini tanaman asli kita. Hanya butuh perhatian pemerintah dari aspek teknologi dan investasi,” jelasnya.

Pattiasina mengatakan implementasi berbagai peraturan itu tidak nyata dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Bahkan, belum terlihat adanya kebijakan negara yang benar-benar memihak pangan lokal di pulau-pulau kecil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News