Ssst..BPK Temukan Kerugian Negara Rp 6,8 Miliar

Lalu badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) Rp 438.922.209, dinas perindustrian dan perdagangan Rp 392.948.250, dinas perhubungan Rp 324.657.667, serta badan kesatuan bangsa politik dan linmas Rp 285.199.500.

Kemudian badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan Rp 219.549.842, dinas sosial Rp 214.352.850, serta badan lingkungan hidup (BLH) Rp 156.158.600.

Aktivis Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi P. menyatakan, berdasar hasil audit BPK itu, OPD harus bertanggung jawab karena diduga kuat ada niat korupsi.

"Ada pola hampir sama di beberapa instansi, yakni diduga memanipulasi bukti seperti nota dan kuitansi. Bila mereka tidak mengembalikan dalam jangka waktu yang ditentukan BPK, penegak hukum harus bertindak," tegasnya.

Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep R. Idris belum bisa dikonfirmasi kemarin.

Saat dihubungi melalui telepon, meski terdengar nada sambung aktif, dia tidak direspons. Dihubungi lewat SMS juga tidak dibalas. (sid/hud/c25/end/jpnn)