Survei: Masyarakat Tak Puas Atas Kinerja Pemerintah Dalam Menangani Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan Puslitbangdiklat RRI bekerjasama dengan Indo Barometer (IB) merekomendasikan agar pemerintah mengubah kinerjanya dalam penanganan masalah pandemi COVID-19.

Dalam keterangan tertulisnya Selasa, disebutkan bahwa langkah itu perlu dilakukan pemerintah karena mayoritas responden tidak puas atas kinerja pemerintah menangani COVID-19 khususnya terkait masalah pengangguran dan kemiskinan.

Survei tersebut mendapati sebanyak 45,9 persen menyatakan puas terhadap kebijakan penanganan masalah wabah COVID-19 oleh pemerintah, sebagian besar responden atau 53,8 persen menilai tidak puas, dan sisanya sebesar 0,3 persen menjawab tidak tahu/tidak jawab.

Survei tersebut menyebutkan bahwa ada dua masalah pokok terlihat benang merahnya dari jawaban responden yang tidak puas yaitu soal bantuan sosial dan kebijakan yang tidak konsisten sehingga harus diperbaiki.

Terkait pengangguran disebutkan bahwa ada dua masalah pokok muncul yaitu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat sulit bekerja dan mencari pekerjaan dan masalah Kartu Pra Kerja sehingga pemerintah harus mencari solusinya.

Kemudian terkait kemiskinan, masalah yang muncul merupakan turunan dari problema bantuan sosial seperti jumlah bantuan kecil, data penerima bantuan tidak akurat, keterlambatan bantuan dan korupsi bantuan sehingga perlu pengawasan untuk implementasinya.

Dalam survei tersebut, terkait ketidakpuasan terhadap penanganan COVID tertinggi karena masalah kebijakan yang dinilai tidak konsisten 17,3 persen, lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial 10,7 persen, data penerima bantuan tidak akurat 10,1 persen, penanganan secara umum lambat 10,1 persen, kebijakan Presiden dan pembantunya sering berbeda 8,9 persen.

Sementara 45,9 persen responden yang puas menilai penanganan PSBB sudah cukup baik 31,1 persen, penanganan cepat tanggap 19,2 persen, mulai banyak yang sembuh 10,6 persen, kebijakan PSBB sudah tepat 9,3 persen dan terlihat kerja nyata 6 persen.