Tak Silau dengan Jabatan, Yusril Kirim Tantangan Buat KPU

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra menangkis pernyataan Komisi Pemilihan Umum bahwa advokat dilarang menjalankan profesinya jika sudah masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI.

Yusril merasa perlu mengeluarkan bantahan pernyataan tersebut setelah Komisioner KPU Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa caleg harus bersedia tidak aktif menjalankan profesi sebagai pengacara selama masa pencalonan. Yusril masih aktif sebagai kuasa hukum Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso).

Menurut Yusril, KPU telah salah memahami makna pasal 240 ayat 1 huruf (l) dan ayat 2 huruf (g) UU Pemilu soal syarat bakal calon anggota DPR.

"Kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR. Terang bermakna bahwa seorang advokat yang menjadi caleg tidak boleh berpraktik sebagai advokat apabila nanti terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR. Kalau baru sekadar bakal calon dan bahkan calon, konflik kepentingan seperti itu tidak akan ada," kata Yusril seperti dikutip dari RMOL, Sabtu (29/12).

Dia mengatakan, implementasi norma pasal 240 ayat 1 huruf (l) dan ayat 2 huruf (g) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah advokat tidak boleh menjalankan tugas profesinya jika telah dilantik dan selama menjadi pejabat negara. Bakal calon termasuk pula calon anggota dewan yang namanya sudah masuk DCT bukanlah pejabat negara.

"Karena itu, advokat yang menjadi caleg, bahkan seandainya sudah terpilih sebagai anggota DPR tapi belum dilantik, maka tidak ada larangan apapun baginya untuk tetap menjalankan tugas profesi advokat," papar Yusril.

Dia mengaku heran dengan KPU yang menyerangnya dalam sidang Bawaslu RI saat memeriksa laporan Oso tentang pelanggaran administrasi pemilu. Padahal, dia tidak hadir dalam sidang.

Menurutnya, banyak caleg yang berasal dari kalangan advokat, tapi tetap menjalankan profesinya tanpa pernah dipersoalkan KPU.