Ternyata Banyak P1 Tidak Masuk Pendataan BKN, Ketum Guru Lulus PG Gusar

"Jangan hanya pakai database BKN saja, Dapodik juga harus diperhitungkan," tegasnya.

Heti pun mendorong pemerintah untuk menuntaskan P1 lebih dahulu. Jangan sampai regulasi baru malah menghapus status P1.

Dia menegaskan P1 menjadi utang pemerintah. Pemerintah yang menyematkan status P1, bukan diminta guru honorer.

"Kami sekarang hanya menagih janji pemerintah untuk menuntaskan P1. Kalau ingin P1 tuntas, ya, pemerintah harus melakukan top up formasi PPPK 2023," tegasnya.

Jika pengangkatan PPPK guru 2023 masih menyisakan P1, Heti khawatir mereka akan dikenakan aturan baru, apalagi dari BKN sudah memberikan sinyal bahwa belum mengetahui apakah ke depan kebijakan P1 masih ada atau tidak.

"Sisa P1 tidak sampai 100 ribu. Tahun ini formasi PPPK guru hampir 300 ribu. Kami mohon akomodasi semua, jangan uji kesabaran kami terus," pungkas Heti Kustrianingsih. (esy/jpnn)