Tiga Kementerian Dorong Manfaatkan Fasilitas Kawasan Berikat Plasma Hortikultura

jpnn.com, MADIUN - Subsektor hortikultura yang meliputi komoditas buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat berpotensi besar mengisi pasar ekspor dunia.

Meskipun saat ini lahan yang digunakan tidak terlalu luas, tetapi budidaya hortikultura mampu memberikan penghasilan relatif tinggi dibandingkan menanam komoditas lainnya.

Hanya saja, potensi tersebut masih belum digarap optimal. Untuk memacunya, pemerintah mendorong pengembangan hortikultura dengan memanfaatkan fasilitas kawasan berikat plasma hortikultura dengan pendekatan create share value (CSV).

BACA JUGA : Lima Gigi Pak Abdul Rontok Ditendang Keras Sapi Kurban yang Akan Disembelih

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, di sela-sela kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk "Pengembangan Hortikultura untuk Meningkatkan Ekspor dan Ekonomi Daerah" di Kota Madiun (12/8), mengatakan pihaknya terus berupaya mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk lebih fokus menggarap potensi hortikultura.

"Ekspor hortikultura kita sangat besar, terutama komoditas buah-buahan yang _share_ nya mencapai 55%. Kita pilih hortikultura karena dalam kompetisi global terbukti kualitas hortikultura kita lebih unggul" ujar Susiwijono di acara yang dihadiri walikota Madiun dan sejumlah kepala daerah tersebut. "Salah satu langkah konkritnya melalui pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat yang sudah diinisiasi oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu bekerjasama dengan PT Great Giant Pineapple (GGP) Lampung", katanya.

Menurut Susiwijono, selama ini fasilitas yang diberikan untuk kawasan berikat seperti pembebasan fiskal dan non-fiskal lebih banyak dinikmati para pelaku usaha perseroan.

"Sekarang petani pun bisa mendapatkan manfaatnya, melalui model kawasan berikat plasma hortikultura. Syaratnya, produk yang dihasilkan harus untuk ekspor," terangnya. "Petani dimitrakan dengan pelaku usaha yang menjadi _off-taker_. Kita sedang merintis kerjasama dengan 13 kepala daerah yang berkomitmen mengembangkan pola ini. Semua K/L terkait kita minta duduk bersama," tambahnya.