TNI Harus Pastikan tak Ada Preman Menekan Petugas KPPS

jpnn.com, JAKARTA - Putaran final pemungutan suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta tengah berlangsung. Personel keamanan termasuk TNI juga sudah siap mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi warga ibukota tersebut.

Keberadaan mereka harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat dan petugas KPPS mulai dari rumah menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing.

Tugas yang diemban personel TNI dan Polri pada pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta merupakan tugas mulia, karena bertujuan untuk menjamin warga Jakarta aman, tenteram dan damai, tanpa tekanan dan unsur premanisme saat melaksanakan pesta demokrasi.

Kasus Iwan bopeng menjadi pelajaran serius premanisme menyerang petugas KPPS.

“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS dan ingat kasus premanisme Iwan bopeng, itu jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS” tegas Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memantau kesiapan tim saksi di kantor DPP PKS .

“Hak memilih dari warga DKI Jakarta dijamin konstitusi. Karena itu, negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta,” ujarnya.

Anggota DPR asal Solo ini juga melihat kesungguhan Panglima TNI yang memerintahkan kepada seluruh personel TNI agar melaksanakan tugas dengan profesional, terukur sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Laksanakan tugasmu, pelajari betul prosedur dan aturan serta jangan ragu, apapun akibatnya yang terpenting Jakarta aman, tertib dan damai. Saya jamin prajuritku tidak akan duduk di meja hijau sebagai terdakwa, karena saya sebagai Panglima TNI yang bertanggung jawab,” kata Panglima TNI JendralGatot memotivasi pasukannya saat apel siaga kemarin.