Tolong, Jangan Ada Lagi Sontekan Jawaban saat Debat Pilpres 2019

jpnn.com, JAKARTA - Debat Pilpres 2019 edisi perdana yang digelar KPU pada 17 Januari lalu menuai kritikan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun meminta tidak boleh lagi ada kisi-kisi atau bocoran pertanyaan yang diberikan kepada calon presiden dan wakil presiden.

Menurut dia, masyarakat ingin melihat pemikiran-pemikiran yang otentik dari kandidat. “Karena itu, tidak boleh, tidak usah lagi ada kisi-kisi (pertanyaan). Kalau bisa di tempat podium itu tidak boleh ada kertas. Jadi kertasnya kertas kosong saja yang disediakan KPU,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Senin (21/).  

Menurut Fadli, dengan tanpa kisi pertanyaan dan catatan-catatan, maka masyarakat bisa melihat langsung pemikiran otentik dari capres dan cawapres. Masyarakat jadi tahu bagaimana pemikiran calon. “Supaya rakyat bisa menilai dan bisa tahu, ini lo program-programnya, visi misinya, bukan visi misi atau program yang dibuatkan oleh konsultan,”  ujarnya.

Dia mengatakan, jika kertas berisi data dan statistik yang memang dipersiapkan, itu tidak menjadi masalah. Jangan sampai kertas itu berisi pertanyaan dan jawaban yang sudah disiapkan. “Jangan nanti isinya pertanyaan dan jawabannya. Itu kan menyontek namanya. Nah yang kemarin itu kesannya seperti itu. Ini pertanyaannya sudah ada jawabannya, dan jawabannya seperti ini,” katanya.

Dia pun menilai panelis dalam debat perdana beberapa waktu lalu hanya terkesan sebagai pajangan saja. Seharusnya, kata dia, panelis dibebaskan untuk bertanya kepada paslon yang menjalani debat. “Panelis jadi pajangan saja di situ. Seharusnya bertanya saja dan dibebaskan,” katanya.

Fadli mengatakan, panelis juga harus orang yang betul-betul teruji integritasnya. Bukan orang yang berpihak kepada salah satu calon. “Jadi, harus orang yang diterima kedua belah pihak,” ujar Fadli.

Dia mengatakan, memang KPU yang menentukan panelis. Namun, kata dia, kubu paslon juga berhak untuk memberikan masukan. “Karena panelis ini menyangkut orang, harus ada kepercayaan dari kedua belah pihak,” katanya.

Karena itu, wakil ketua umum Partai Gerindra ini menyarankan sebaiknya cari orang-orang dari perguruan tinggi.