Tolong Jangan Sibuk Cari Panggung Politik di Tengah Wabah Covid-19 Ini!

jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster meminta tokoh masyarakat, pengamat dan politikus tidak mencari panggung politik dan hanya menyalahkan pemerintah di tengah kondisi pandemi COVID-19.

"Jangan dalam situasi ini mencari panggung, mengambil kesempatan di tengah orang-orang lagi bekerja keras secara bersama-sama, secara bergotong-royong untuk menghadapi COVID-19. Jangan malah ngomong seenaknya, menyerang-nyerang pemerintah, menyudutkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, yang menurut saya sangat tidak arif dan tidak bijak," kata Koster di Denpasar.

Menurut Koster, dalam kondisi seperti ini seharusnya semua pihak melakukan sesuatu yang konkret dan membantu secara nyata yang bisa dilakukan, serta jangan mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan kontraproduktif.

"COVID-19 ini masalah besar yang kita hadapi, tidak saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan malah cari panggung politik. Nanti dalam pilkada bulan September 2020 kalau jadi, atau Pemilu 2024 nanti keluarkankanlah jurusnya, saya hadapi. Saya sebagai gubernur dan ketua partai tentu akan menghadapi," ucap pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu.

Namun, sambung Koster, sekarang yang lebih penting itu harus dengan niat dan perilaku nyata dengan bergotong royong ikut menangani persoalan wabah COVID-19.

"Jangan nyinyir, apalagi menyalahkan orang. Sementara yang menyalahkan dengan diam di tempat. Apalagi mengatakan pemerintah 'gabeng', gubernur kurang tegas dan kurang berani. Kalau melihat apa yang sudah saya lakuakan, kurang berani apalagi saya sebagai gubernur," ucapnya.

Dia mengklaim bahwa Bali yang paling pertama telah membentuk Satgas Penanggulangan COVID-19, dan bahkan mendahului pemerinatah pusat. Demikian juga untuk penentuan Siaga Darurat, juga Provinsi Bali yang paling pertama dibandingkan daerah lain di Tanah Air.

Koster mengatakan terkait sejumlah masukan yang tertuju padanya mengenai upaya penanganan COVID-19, diakuinya tidak semua bisa dijalankan karena tidak semua kewenangan ada pada gubernur.