Utang RI, Sehat Tapi Boros

Senin, 16 Agustus 2010 – 03:30 WIB

Artinya, porsi pembiayaan anggaran yang berasal dari pajak masih rendah. Karena itu, potensi penerimaan pajak harus bisa dioptimalkan, sehingga negara tidak terlalu bergantung pada utang.

Kritik lain, kata Dradjad, terkait dengan alokasi penerimaan negara dari sektor pajak yang sekitar seperempatnya digunakan untuk membayar utang, termasuk untuk sebagian Surat Utang Negara (SUN) dan komitmen utang yang sebenarnya pemborosan.

Data Ditjen Pengelolaan Utang menunjukkan, biaya bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pemberi utang memang terus naik. Jika pada 2007 nilainya Rp 79,08 triliun, maka pada 2008 naik menjadi Rp 88,34 triliun, dan naik lagi pada 2009 menjadi Rp 93,80 triliun. Pada 2010, biaya bunga utang yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp 115,59 triliun.

Yang patut disayangkan, ternyata, tidak semua utang pemerintah yang berasal dari pinjaman luar negeri dicairkan. Artinya, pemerintah sudah terlanjur berutang, namun karena belanja anggaran seret, maka utang tersebut tidak jadi dicairkan, namun tetap saja pemerintah harus membayar fee maupun bunga utangnya. Pada 2009 dan 2010, nilai pinjaman luar negeri yang tidak dicairkan pemerintah mencapai USD 10,8 miliar atau sekitar Rp 90 triliun.

JAKARTA - Menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan pembiayaan defisit melalui utang selalu menjadi isu hangat.

• Prev
• 1
• …
• 3
• 4
• 5
• Next