Wabup Era Ungkap Dampak Outsourcing Honorer, Mengerikan!

jpnn.com, JAKARTA - Instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk menghapus honorer masih jadi pro dan kontra.

Dari tiga solusi yang ditawarkan pemerintah, yaitu pengangkatan CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan outsourcing, hanya satu yang dinilai pemerintah daerah paling aman.

"Rekrutmen CPNS itu paling aman bagi Pemda, ketimbang PPPK, apalagi outsourcing," kata Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia kepada JPNN.com, Sabtu (11/6).

Dia mengungkapkan pengalihan pegawai non-ASN ke outsourcing akan berdampak besar, baik kepada honorer maupun Pemda.

Honorer yang biasanya mendapatkan gaji Rp 1 juta misalnya, ketika dialihkan ke outsourcing berpotensi dipotong.

Jadi, ujung-ujungnya malah membuat honorer tidak sejahtera.

Dari sisi Pemda, menurut Wabup Era, makin memperbesar anggaran.

Sebab, pengadaan tenaga outsourcing harus lewat tender, otomatis Pemda membayar lebih besar.