Walhi: Jakarta Butuh Pohon, Bukan Beton

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta secara tegas menolak revitalisasi Monas yang sekarang tengah dijalankan Pemprov DKI. Menurut mereka, Jakarta membutuhkan pohon, bukan beton.

Walhi menyatakan bahwa dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Sementara Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah 661,5 km persegi hanya memiliki 9,8 persen RTH dan masih jauh dari angka 30 persen.

"Bukannya mengejar pemenuhan RTH, Pemprov malah mengurangi, yakni di kawasan Monas dengan proyek revitalisasi kawasan Monas yang berlangsung sejak Januari awal dan sudah menuai banyak protes dari masyarakat Jakarta," kata aktivis Walhi Jakarta Rehwinda Naibaho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/1).

Karena itulah, kata Rehwinda, pihaknya melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota Jakarta, Kamis ini, pasalnya mereka menilai pengalihfungsian lahan ini tidak hanya berdampak pada semakin berkurangnya ruang terbuka hijau Jakarta, tetapi berkurangnya sumber penyerap polutan Jakarta dan serapan air.

"Kita juga perlu mengingatkan bahwa Januari awal, Jakarta dilanda banjir yang lebih parah dibandingkan sebelumnya, tentu ini adalah dampak dari hilangnya RTH akibat alih fungsi lahan. Bahkan Jumat, 24 Januari 2020, kawasan Monas juga sempat tergenang air dan kami menduga ini adalah dampak dari proyek revitalisasi kawasan Monas," katanya.

Selain itu, dengan permasalahan lingkungan di Jakarta yang sangat kompleks, selain krisis RTH, Jakarta juga memiliki persoalan polusi yang juga tidak membaik, tahun lalu di mana kota ini berapa kali menempati posisi salah satu kota paling tercemar.

"Harusnya langkah yang dilakukan pemprov DKI Jakarta adalah memperbanyak RTH dan menanam pohon yang bisa menyerap polutan bukan sebaliknya menebang pohon secara masif," ucapnya.

Walhi Jakarta, lanjut dia, juga menilai bahwa langkah pemprov DKI Jakarta merevitalisasi bagian Selatan kawasan Monas yang mengalihfungsikan ruang terbuka hijau menjadi beton, adalah bentuk lemahnya komitmen pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan lingkungan hidup. Pohon masih dianggap makhluk hidup yang "dinomorsekiankan" atau dianggap tidak penting dengan alasan membangun kolam yang tidak dibenarkan.