Warga Waduk Pluit Tanggung Jawab Negara

Jumat, 17 Mei 2013 – 15:16 WIB

"Artinya warga yang belum punya tempat tinggal, harus diupayakan oleh negara agar warga dapat bertempat tinggal. Oleh karenanya warga yang telah bertempat tinggal dan mendiami rumahnya tersebut, tidak boleh diambil hak-haknya untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya," ujarnya.

Selain itu, pemerintah menurut Poltak juga sudah harus memiliki jawaban dampak dari penggusuran, yaitu tercabutnya hak dan lingkungan sosial yang telah terbangun dalam lingkungan tempat tinggal warga selama ini. Ikatan sosial dan budaya yang terbangun dalam masyarakat, merupakan modal dari pembangunan dalam rangka terpeliharanya persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Akses pekerjaaan dalam hak atas pekerjaan dalam pemenuhan ekonomi warga, juga menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan. Pemenuhan ekonomi yang selama ini dilakukan oleh warga adalah mempertimbangkan jarak dan kemudahan akses transportasi. Apabila terjadi penggusuran, dapat dipastikan mereka juga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang selama ini dicari oleh warga itu sendiri," katanya.

Begitu juga dengan akses pendidikan bagi anak-anak, menurut Poltak harus dijadikan prioritas oleh pemerintah. Sebab anak-anak yang selama ini telah bersekolah, akan kehilangan hak-haknya apabila tempat tinggal mereka digusur. Mereka tidak dapat sekolah lagi dan sulit mengurus pindah sekolah yang pasti memerlukan biaya.