Waspada RUU KUHP Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Selain itu, terdapat catatan-catatan lain yang sama pentingnya terkait penegakan hukum dalam perkara korupsi.

Dalam draft RKUHP tertanggal 2 Februari 2018, ketentuan mengenai delik atau tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 687-696.

Sebagian ketentuan dalam UU Tipikor diadopsi langsung di RKUHP. Dalam naskah rancangan regulasi tersebut setidaknya ada enam pasal serupa dengan pasal 2, 3, 5,11 dan 12 UU Tipikor.

ICW menilai dengan dimasukkannya tindak pidana atau delik korupsi dalam RUU HP justru merupakan langkah mundur dan ancaman serius bagi upaya pemberantasan korupsi.

“Pengaturan delik korupsi dalam RKUHP bahkan dapat dinilai kompromi dan berpihak pada koruptor,” kata Easter. (boy/jpnn)