19 Poin Hasil Pertemuan Honorer Tenaga Administrasi Sekolah Negeri & BKD, Penting Semua

4. Seluruh pemerintah daerah sesuai instruksi dari pemerintah pusat dalam 2-3 tahun ke depan harus menyelesaikan non-ASN sehingga setiap provinsi harus nol non-ASN. Namun, dalam praktiknya Provinsi Jabar tidak bisa terlepas dalam pengangkatan honorer dan sampai hari ini honorer Jabar terbanyak di seluruh Indonesia. 

5. Sesuai regulasi ada beberapa tenaga administrasi yang dialihkan menjadi tenaga outsourcing (kebersihan, supir, satpam), maka dalam proses pendataan untuk kategori outsourcing tidak dilakukan pendataan. 

6. Dalam proses pendataan dari pusat tidak ada putusan untuk diangkat PNS atau PPPK, hanya untuk pemetaan non-ASN tiap daerah.

7. Dalam proses memasukkan formasi TAS ke PPPK harus menunggu perubahan PP No. 49 Tahun 2018 (BKD Jabar sudah mengirimkan surat permohonan perubahan PP tersebut).

8. Dalam proses rekrutmen tiap kementerian regulasinya berbeda-beda, seperti Kemendikbudristek dengan Kemenkes. 

9. Terkait pendataan non-ASN sampai hari ini data yang masuk ke BKD sebanyak 52 ribu non-ASN dan baru 17 ribu yang sudah di-inject.

10. Dalam proses inject sistem hanya menerima 250 data sekali inject, ketika 1 salah data, maka semua data ditolak.

11. Dari kurang lebih 17 ribu data yang sudah di inject terdiri dari 16.500 non-ASN murni dan 600 honorer K2, ketika ada data yang salah maka dikembalikan ke dinas terkait untuk diperbaiki.