4 Ketentuan Bagi ASN yang Bisa Mudik dan Tambah Cuti

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo melarang keras ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beserta keluarganya bepergian ke luar daerah/mudik menjelang dan usai idulfitri 1442H.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” kata Menteri Tjahjo dalam SE tertanggal 7 April 2021.

MenPAN-RB meminta ASN tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga tidak diperkenankan memberikan izin cuti.

Namun, kata Tjahjo, cuti ini dikecualikan bagi PNS yang melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting.

Cuti turut diberikan untuk PPPK yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

"Pengecualian larangan bepergian juga berlaku bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin," ujarnya.

Dijelaskan Menteri Tjahjo, ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan harus memiliki surat tugas yang ditandatangani setidaknya oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerja.