Aksi Demo Ambilalih Inalum Ricuh

Penunjukkan E&Y Tidak Transparan

Kamis, 14 Oktober 2010 – 07:51 WIB

Terakhir, pengelolaan Inalum oleh BUMN akan menambah portofolio perusahaan negara. "Jadi, sudah jelas, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk melanjutkan kerja sama dengan pihak Jepang. Kita harus mengelola Inalum sendiri," tambahnya.

Marwan mengatakan, jangan lagi pemerintah memberi ruang bagi perpanjangan kerja sama pengelolaan Inalum dengan Jepang. "Jadi, saat akan melakukan negosiasi dengan Jepang, posisi kita sudah tegas yakni menolak perpanjangan," katanya.

Penolakan kelanjutan kerja sama dengan Jepang sebelumnya juga disampaikan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP M Romahurmuziy, Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, dan pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta A Prasetyantoko. Ketiganya meminta agar pemerintah memberikan kesempatan pengelolaan PT Inalum kepada BUMN. "Ini saatnya pemerintah mempertontonkan secara tegas nasionalismenya," kata Romahurmuziy. (did)

JAKARTA – Sejumlah kalangan meminta pemerintah tidak menjadikan hasil audit Ernst & Young (E&Y) sebagai alasan memperpanjang kontrak

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News