Apakah Adian Pengin Erick Thohir Dicopot dari Menteri? Silakan Simak di Sini

"Ada contoh misalnya menteri BUMN, ada 53 kasus korupsi, mana kasus korupsinya? Bawa dong ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red). Sebagai menteri BUMN, tidak diberikan hak berbicara hukum. Itu hak KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Dahulu soal Harley Davidson, mana kasusnya. Mandek begitu saja," ungkap Adian.

Namun, kata Adian, beberapa persoalan yang belum terselesaikan itu menjadi hak Presiden Jokowi melakukan evaluasi. Terutama, atas wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

"Apakah itu dianggap Jokowi sebagai case (kasus, red), alat ukur Jokowi melakukan reshuffle, itu bukan urusan saya. Itu pilihan presiden," pungkas legislator PDIP itu.(mg10/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!