Arah Kebijakan Politik Hukum Terkait RUU Tentang Komisi Yudisial

Komisi III DPR selanjutnya juga memperhatikan kebutuhan dukungan legislasi dalam hal terdapat kendala di lapangan.

Dari berbagai catatan tersebut, Komisi III DPR RI melihat dalam pelaksanaan UU KY saat ini tentu menghadapi berbagai persoalan atau kendala. Dalam hal ini Komisi III DPR RI memiliki beberapa catatan yakni:

Pertama, Komisi Yudisial masih belum dapat dikatakan sebagai mitra strategis MA dalam mengawasi hakim bermasalah. Hal ini terlihat dari pemahaman yang belum sepenuhnya sama atas pengaturan mengenai KEPPH (Kode Etik da Pedoman Perilaku Hakim).

Antara KY dengan MA selalu terdapat perbedaan pandangan, khususnya yang menyangkut pelanggaran terhadap prinsip kedisipilinan dan profesionalisme. Tantangan utama KY yakni menyelesaikan aduan (laporan masyarakat) yang masuk dengan proses penyelesaian terhadap aduan tersebut.

Kedua, Mengenai sinergisitas MA dan KY dalam kolaborasi pengawasan. Komisi III DPR memandang bahwa perlu terdapat pengaturan yang jelas mana yang menjadi wilayah atau bagian dari MA dan KY agar tidak saling bersinggungan, sehingga lebih efektif dan efisien.

Hal ini termasuk mana yang menjadi wilyah pelanggaran perilaku (misconduct) dan mana yang merupakan teknis yudisial (legal error). Dipahami bahwa keduanya dapat saling berkaitan, sehingga perlu ada garis pemisah yang jelas untuk memberi kepastian hukum.

Ketentuan ini termasuk juga untuk menghindari dualisme atau sidang putusan etik yang obyeknya sama oleh MA dan KY.

Ketiga, Usul penjatuhan sanksi dari KY masih terbilang rendah dalam pelaksanaannya. KY telah mengusulkan sanksi hakim bermasalah kepada MA, namun demikian KY tidak mendapatkan laporan secara lengkap atas tindak lanjut sanksi yang diusulkan tersebut.