ASN dan Pegawai BUMN Bisa Diwajibkan Beli Beras Bulog

Di semester I-2023, jelas Maino, Bapanas berharap Bulog bisa menyerap 60 persen-70 persen dari target.

Dia juga menjelaskan sampai 2 Maret 2023 Bulog telah menyalurkan SPHP beras 420.203.513 kg untuk meredam laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Namun dia memastikan, pelaksanaan SPHP beras akan dievaluasi setiap bulan.

Bapanas juga telah meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program SPHP beras 2023. Hal itu agar manfaat SPHP beras bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

SPHP tak jamin kepastian

Menurut pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, SPHP beras dengan instrumen operasi pasar beras umum pada dasarnya sama dengan operasi pasar, yakni sama-sama tak menjamin kepastian outlet penyaluran beras Bulog.

"Pengelolaan CBP tanpa outlet penyaluran pasti itu perlu perputaran stok yang cepat agar kualitas beras tak turun dan stok tak menumpuk. Sampai saat ini outlet perputaran stok yang cepat, pasti, dan besar itu belum tersedia," kata dia.

Situasi ini terjadi sejak pemerintah mengubah Raskin/Rastra menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Ketika Raskin/Rastra masih ada, kata Khudori, kebijakan perberasan terintegrasi hulu-tengah-hilir. Kewajiban pengadaan di hulu yang besar oleh Bulog dijamin oleh kepastian outlet penyaluran di hilir.