Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia Minta Sertifikasi Halal Digratiskan 

"Fungsi pemerintah seharusnya dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bahwa pengusaha sudah memenuhi standar. Bukan sebaliknya memberi beban biaya kepada pengusaha,” imbuhnya.

Menurutnya, penerapan sertifikasi halal ini bisa memicu biaya logistik yang semakin tinggi, sementara pemerintah ingin untuk menurunkan biaya logistik yang terlalu tinggi.

“Ini, kan, malah bertolak belakang jadinya. Akibat naiknya biaya logistik ini, daya saing produk-produk kita akan turun. Padahal, di mana-mana di luar negeri itu pemerintahnya semua yang siapkan sehingga usaha logistiknya maju-maju,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan pemerintah agar penerbitan sertifikasi halal ini tidak menjadi carut marut lagi seperti halnya sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Jadi, jangan sampai halal logistik ini juga mengulangi lagi hal-hal yang instan seperti itu. Cukup melakukan program-program instan untuk mengumpulkan dana dari penerbitan sertifikat itu,” ungkapnya.

Intinya, ekosistem halal supply chain itu yang harus dibangun, bukan semata sertifikasi. Untuk sertifikasi halal makanan misalnya daging-dagingan atau ayam, menurutnya, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan cold storagenya untuk menjaga kualitasnya.

“Namun, apa itu sudah dilakukan? Coba kita lihat ke Muara Angke, nelayan-nelayan di situ swasta semua yang bangun cold storagenya untuk menjaga kualitas ikannya. Pemerintah ada nggak yang membangun? Nggak ada. Contohnya begitu,” ungkapnya.

Di sisi lain, produk berkualitas sesuai penanganan cargo fresh saja pemerintah tidak menyiapkan. Akibatnya, kualitas daripada makanan yang dianggap bisa memberikan gizi kepada generasi muda itu jauh dari harapan.