Bertahun-tahun Honorer K2 Digantung, Tiba-Tiba Mau Dihapus, Misi Pemilu 2024?
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Maluku Utara Said Amir menyesalkan langkah pemerintah yang akan meniadakan pegawai non-ASN.
Kebijakan tersebut dinilai tidak manusiawi, karena selama ini janji pemerintah menyelesaikan masalah honorer K2 belum tuntas.
Dia menyebutkan, masih tersisa 300 ribu lebih honorer K2 yang didominasi tenaga administrasi dan teknis lainnya.
Pemerintah, kata Said, memang memberikan kesempatan tes bagi pegawai non-ASN, tetapi bukan fokus ke honorer K2. Akibatnya, honorer non-K2 sudah terekrut pada 2021.
"Pemerintah bilang honorer K2 sudah berkali-kali tes, tetapi banyak enggak lulus. Kenapa seleksi PPPK guru tiba-tiba menghilangkan tes untuk guru honorer negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun," kata Said Amir kepada JPNN.com, Kamis (23/6).
Dia heran, saat UU Aparatur Sipil Negara (ASN) lahir pada 2014, pemerintah beralasan tidak ada seleksi tanpa tes. Akibatnya, honorer K2 harus mengikuti proses panjang itu.
Kini, tiba-tiba ada seleksi PPPK guru tanpa tes sehingga menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer. Tambah runyam lagi ada perintah untuk menghilangkan honorer pada 28 November 2023.
Said mengimbau pemerintah jangan terus gantung nasib honorer K2, apalagi ini sudah masuk tahun politik.