Catatan Akhir Tahun dari Kurniasih Mufidayati

Persoalan baru yang muncul sebagai akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020 adalah munculnya pengangguran baru akibat perekonomian yang terdampak besar dari pandemi.

Bukan hanya berasal dari kegiatan usaha di sektor formal yang harus terhenti akibat pandemi, tetapi juga pengangguran yang berasal dari kegiatan di sektor informal yang juga terpukul akibat pandemi dan menambah beban berat pengangguran di Indonesia.

Bappenas pada Juli 2020 menyebut angka 3,7 juta pengangguran baru akibat pandemi covid-19. Sementara pada Agustus, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut Covid-19 telah berdampak terhadap 29,12 juga penduduk usia kerja dengan rincian 2,56 juta pengangguran baru, 1,77 juta tidak bekerja sementara, 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan angkatan kerja dan 0,76 juta bukan angkatan kerja.

Pengurangan jam kerja ini tentu saja berdampak terhadap pendapatan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah berinisiatif untuk menyalurkan bantuan sosial maupun bantuan tunai kepada masyarakat untuk mengurangi beban keluarga yang terdampak akibat pandemi.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta bahkan secara khusus memberikan bantuan kepada 1,1 juta pekerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Presiden sendiri mengakui bahwa pengangguran akibat pandemi ini jadi pekerjaan rumah besar. Apalagi kemudian perekonomian Indonesia jatuh ke jurang resesi setelah pada semester 3 yoy pertumbuhan ekonomi juga negatif.

Kartu Prakerja yang diluncurkan di masa pandemi ini menurut saya tidak banyak membantu para pekerja maupun pencari kerja yang terdampak.

Alih-alih mengenghentikan sementara program dan mengalihkannya untuk mengatasi masalah pengangguran baru, program dipaksanakan jalan terus dengan berbagai kontrversinya, terasuk aroma nepotisme dan pemborosannya.