DPR Tegaskan Tugas BPS Ngumpulin Data, Bukan Putuskan Impor

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan menyindir langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang ikut mendukung langkah pemerintah impor beras 2 juta ton, padahal datanya menunjukkan adanya surplus produksi beras 2,8 juta ton.

BPS dinilai terlalu jauh dan melenceng dari tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

“Bukan bagian dia itu (memberikan dukungan atas kebijakan impor beras),” demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan di Jakarta, Jumat (26/10).

Politisi Partai Gerindra ini menekankan tugas BPS paling utama adalah mensinergikan data produksi yang dimilikinya kepada kementerian dan lembaga terkait. Artinya, BPS harus memastikan bahwa data produksi yang diperolehnya betul-betul diolah dengan menggunakan metode yang tepat.

“Data itu pula menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan sebuah kebijakan,” terangnya.

Sayangnya, Heri menilai BPS telah bertindak terlalu jauh dengan membuat interpretasi pembenaran terhadap kebijakan impor beras pemerintah dengan dalih data yang diolahnya sendiri. “Ini yang repot kalau jalan sendiri-sendiri,” akuinya.

Lebih lanjut Heri mengatakan, hal ini akan sangat fatal jika BPS ikut memberikan penekanan terhadap sebuah kebijakan. Apalagi jika sampai kebijakan tersebut keliru.

“Saya khawatir penekanan oleh BPS ini kemudian disikapi dalam kebijakan importase pangan lainnya seperti importase gula yang sebelumnya ramai karena diprotes oleh petani gula. Biar nggak digoreng-goreng,” katanya.