G20 Empower Dukung Perempuan Pelaku Usaha Lewat Pertemuan Sherpa

Semua pihak juga sepakat untuk menempatkan perempuan sebagai inti dari upaya pembangunan dan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tidak hanya upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan akses digital dan kesenjangan upah akan dilanjutkan, tetapi juga untuk menghilangkan hambatan partisipasi ekonomi dan kewirausahaan bagi perempuan.

Rinawati mengatakan G20 EMPOWER akan meneruskan format aliansi, berbeda dari kelompok kerja lainnya dengan menyatukan sektor swasta dan pemerintah untuk mencari solusi yang dapat ditindaklanjuti, serta untuk melacak dan mengukur kemajuan dalam memajukan pemberdayaan perempuan.

"Untuk mempromosikan perubahan di tingkat global, G20 EMPOWER memanfaatkan jejaring advokatnya. Sebuah jejaring yang terdiri dari lebih dari 400 CEO dan kepala asosiasi atau organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi yang dikembangkan oleh G20 EMPOWER. Untuk mempercepat penerapan rekomendasi, tambahan 73 praktik baik ditambahkan ke Buku Pedoman Praktik Baik 2022 (Best Practices Playbook 2022), agar perusahaan dapat memanfaatkan wawasan ini dan mendorong perubahan," tutur Rinawati.

Di bawah Kepresidenan Indonesia, ada tiga isu prioritas yang dirinci dan diselaraskan sebagai dasar komitmen dari sektor swasta dan rekomendasi untuk pemerintah.

Di antaranya pertanggungjawaban pelaksanaan KPI, perusahaan swasta didorong untuk mengukur dan melaporkan KPI G20 EMPOWER setiap tahun melalui pemantauan tingkat perusahaan dashboard.

Hal itu merupakan kerja sama antara ILO dan OECD yang akan dirilis secara tahunan yang mana dashboard memuat perkembangan KPI kepemimpinan perempuan.

Pemerintah juga direkomendasikan untuk berperan aktif, memfasilitasi, dan mendorong komitmen bersama dengan sektor swasta untuk memantau dan menyusun data KPI di tingkat nasional.