Ha..ha..Ini Pantun Haji Lulung

”Kemudian kita bersurat kepada Mendagri memberitahu bahwa APBD disampaikan oleh Ahok cacat prosedur karena tidak pernah dibahas secara umum. Itu yang jadi masalah kekisruhan yang ramai saat ini,” paparnya juga.
     
Terkait pelaksanaan e-budgeting (lelang elektronik) yang selama ini kerap disampaikan Gubernur Ahok, menurut Lulung pihaknya sejak awal sangat mendukung sistem tersebut. Karena memang sistem itu diyakini sebagai managemen keterbukaan akuntan publik, menghindari korupsi, menekan Silpa, dan alat kontrol masyarakat.

Meskipun, ujarnya juga, e-budgeting itu sesungguhnya bukan produk hukum. ”Makanya kami sering meminta eksekutif jangan mengabaikan proses hukum, itu juga yang kami katakan jangan sewenang-wenang. Kalau mau sama-sama terbuka, e-budgeting kapan hasil pembahasan diinput. Pidato gubernur saat mediasi di Kemendagri, e-budgeting ternyata sudah dikunci oleh gubernur. Itu kejahatan,” ucapnya juga.

Hukum yang dilanggar, menurut Lulung juga, adalah Undang-Undang No 17 Tahun 2014 yakni Pasal 317 Ayat 1 butir B yang berbunyi gubernur bersama dewan membahas anggaran belanja, dan dewan menyetujui serta menetapkan hasil kesepakatan bersama dalam paripurna.

"Terakhir saya mau pantun tolong dimuat ya, Es Kemung Pake Roti, Kalau Ngomong Ati-ati..he..he..,” tutup Lulung.

 Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan, tekadnya untuk memburu anak buah Gubernur Ahok yang diduga terlibat dalam pengusulan anggaran ’siluman’ pada RAPBD DKI 2015.

”Terus terang saja, saya juga ingin mencari kambing hitam dari pihak eksekutif siapa yang bermain anggaran,” terang politisi yang akrab disapa Pras tersebut.
     
Pras juga kembali menegaskan kekecewaannya terhadap Pemprov DKI yang tidak mengajukan RAPBD 2015 hasil pembahasan dengan jajaran DPRD ke Kemendagri.

”Apa yang diserahkan eksekutif ke Kemendagri tanpa persetujuan saya. Saya tidak mengerti mengenai RAPBD 2015 yang diserahkan ke Kemendagri,” tandasnya. (wok)