Hashim Jelaskan Asal-usul Lahan Prabowo di Aceh dan Kaltim

Terpisah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan berpendapat, pernyataan Jokowi mengenai lahan Prabowo sangat tendensius dan bersifat mendiskreditkan.

Menurut Ismail, lahan Prabowo dianggap bermasalah, maka Jokowi harusnya mempermasalahkan juga orang-orang di sekitarnya yang memiliki konsesi.

“Saat ini masyarakat ingin menantang Jokowi selaku presiden, apakan bisa melakukan tindakan pengambilalihan lahan yang dimiliki para taipian untuk kepentingan rakyat atau petani Indonesia?” ujarnya.

Menurut dia, mengacu pada UU Nomror 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya Pasal 22, sangat jelas mengatur tentang kepemilikan lahan dengan status HGU, HGB, dan Hak Pakai, maka lahan yang dimiliki Prabowo bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. (dil/jpnn)