Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

HNW: Mensos Risma Membuat Keputusan Sepihak, Mencederai Sejarah Kemensos

Senin, 12 April 2021 – 21:11 WIB
HNW: Mensos Risma Membuat Keputusan Sepihak, Mencederai Sejarah Kemensos - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA. Foto: Humas MPR RI

Politikus PKS itu mengatakan padahal anggaran ada di Kemenkeu dan pengajuan usulan tambahan anggaran bukan tabu, dan bukanlah hal baru dalam proses pengelolaan anggaran tahun berjalan.

Namun, HNW menyayangkan Menteri Sosial justru masih berkilah dengan alasan ketiadaan anggaran sekalipun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk perlindungan sosial tahun 2021 ada dalam jumlah melimpah mencapai Rp 157,4 triliun, dan Kemenkeu juga menyatakan ada cadangan anggaran di beberapa klaster perlindungan sosial.

Dia menyebut anggaran yang diperlukan untuk melanjutkan program bansos tunai itu hanya sekitar Rp 12 triliun per 4 bulan, sangat mungkin diakomodasi dalam skema anggaran PEN untuk Perlindungan Sosial.

HNW juga mencontohkan bagaimana Kementerian Agama sebagai mitra lain dari Komisi VIII yang juga sedang mengusulkan pengajuan tambahan anggaran untuk subsidi kuota pembelajaran jarak jauh madrasah bernilai Rp 1 triliun.

HNW mengingatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional umumnya terjadi pada kuartal 2 pada tahun berjalan. Sepanjang kuartal 2 tersebut juga akan terjadi momentum bulan Ramadan yang rutin menyumbang porsi besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, selain dipandang dari sisi sosial, bansos tunai bagi masyarakat miskin itu juga perlu dilihat dari sisi pemulihan ekonomi karena akan mampu mendorong konsumsi sebagai bagian terbesar dari perekonomian Indonesia (57,6%).

Bahkan untuk program itu Pemerintah mengalokasikan anggaran baru berupa subsidi perusahaan belanja digital untuk melaksanakan hari belanja online nasional. Seharusnya Pemerintah melengkapinya dengan pemberian bansos tunai agar masyarakat memiliki ketersediaan uang untuk dibelanjakan.

“Bauran kebijakan di kuartal 2 berupa subsidi ke perusahaan belanja digital di luar subsidi BUMN senilai Rp 125 triliun dan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 20 triliun, padahal bermasalah karena korupsi, semestinya diikuti oleh perpanjangan bansos tunai ke masyarakat,” ujar Hidayat.

HNW menilai Mensos Risma tidak menjaga tradisi dan melakukan kewajibannya untuk memperjuangkan bantuan sosial bagi rakyat miskin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News