Ini Rencana Pengambilan Keputusan 5 Isu Krusial RUU Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Lima isu krusial di Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) batal diputuskan dalam rapat Pansus dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Rabu (14/6) malam.

Rapat lanjutan yang dibuka pukul 22.00 setelah sempat diskors sejak sore untuk lobi-lobi itu menyepakati bahwa pengambilan keputusan tingkat satu akan dilakukan Senin (19/6).

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, agenda rapat nanti adalah laporan Tim Perumus (timus) dan Tim Sinkronisasi (timsin) kepada Panitia Kerja (Panja).

Kemudian, laporan Panja ke Pansus, dilanjutkan pandangan mini fraksi, sambutan dan pandangan pemerintah dan penandatangan naskah UU.

"Jadi nanti Pansus juga akan menyampaikan sudah menyelesaikan tugas-tugasnya," kata Lukman usai rapat dengan Mendagri, Rabu (14/6) malam.

Fraksi masih akan melakukan lobi-lobi terkait lima isu krusial. Lima isu krusial di RUU Pemilu yakni ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas bagi partai untuk mengajukan calon presiden (presidential threshold), sistem pemilu, besaran daerah pemilihan (district magnitude) dan konversi suara menjadi kursi.

Lukman menjelaskan, rapat Senin nanti diawali dengan penyampaian hasil lobi dan sikap terakhir fraksi paket yang disepakati bersama dari hasil musyawarah mufakat.

"Kalau ada kami ketok (setujui). Kalau tidak ada paketnya yang musyawarah mufakat maka kami akan merekap berapa paket yang akan dilempar ke paripurna," katanya. Saat ini, yang sudah berhasil direkap adalah enam paket.

"Tapi, kalau tidak, kami kerucutkan dari enam paket itu menjadi tiga," ujarnya.