Inilah Langkah Kementerian ATR/BPN Memperbaiki Layanan Pertanahan

"Kasus tanah Pak Dino Patti Djalal membongkar ini semua," tegasnya.

Dia mengatakan mafia tanah terjadi karena sistem yang perlu diperbaiki. Selain itu, katanya, tanah yang belum terdaftar juga mendukung adanya mafia tanah.

Dia menambahkan masalah pertanahN di Kabupaten Bogor juga luar biasa.

"Oleh karena itu, pendaftaran tanah harus kami percepat, serta sertipikat tanah harus jelas koordinat letaknya,” ungkap Sofyan.

Lebih lanjut Sofyan menyebutkan bahwa keberadaan warkah tanah analog seperti saat ini dapat juga mendorong terjadinya sengketa tanah.

“Seluruh warkah tanah kami digitalisasi guna mencegah hal ini. Sehingga jika kantor pertanahan kena bencana, seperti banjir ataupun warkahnya hilang, itu tidak jadi masalah lagi,” jelasnya.

Transformasi digital juga merupakan hal yang menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN.

Saat ini, empat layanan pertanahan sudah ditransformasikan menjadi layanan elektronik.