ISKA Gelar Kuliah Umum Perihal Merawat Komitmen Kebangsaan di Universitas Tarumanegara

Agustinus menyatakan dirinya sadar tentang bagaimana penderitaan rakyat dan dengan pendidikan berkualitas turut merawat kebangsaan dengan menciptakan lulusan-lulusan terbaik, berintegritas dan berbudi luhur, tetapi terkadang kita dihadapkan dengan problematika pendanaan. Kami ini kan Universitas swasta, mau kasih uang kuliah murah, tetapi kita mengelola keuangan secara mandiri,” ujar Agustinus.

Agustinus mengakui bantuan dari pemerintah sangat kecil jumlahnya dibanding bantuan yang diberi pemerintah kepada Universitas Negeri.

“Jadi, ya jangan disalahkan kami ketika tarif uang kuliah yang kami berikan mahal, lalu darimana dana membangun fasilitas di kampus, rumah sakit dan sebagainya. Sekarang bagaimana solusi untuk memikirkan solusi untuk memberikan pendidikan tinggi murah dan berkualitas, ayo kita diskusikan bersama," ujarnya.

Ketua Komite Informasi Publik Dr. Donny Yusgiantoro sebagai pembicara terakhir menyoroti peran Komite Informasi Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

“Tugas komite informasi publik itu ada dua, yakni menetapkan standar layanan informasi dan menyelesaikan sengketa informasi," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan soal raihan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia pada Tahun 2023.

"Korupsi sering kali berakar dari kurangnya keterbukaan informasi. Indeks keterbukaan informasi publik Indonesia tahun 2023 berada pada angka 75,40, yang menunjukkan kategori sedang," tambahnya.

Dr. Donny juga menegaskan banyak badan publik yang memiliki informasi namun sulit diakses, dan keterbukaan informasi dikecualikan untuk isu-isu seperti pertahanan dan keamanan.