Jokowi: Laporan PPATK Valid

Jumat, 04 Januari 2013 – 03:13 WIB

’’Saya kira menyambut 100 hari kerja ini, seharusnya pak Jokowi harus membersihkan Dinas Pendidikan dari para koruptor di dinas pendidikan,’’ tegasnya.

Caranya, lanjut Uchok, Jokowi harus mempersilahkan KPK untuk masuk dan menggeledah ruang-ruang Dinas Pendidikan. Yang paling gampang adalah, program pembangunan sekolah, coba cocok saja antara data atau dokumen anggaran APBD dengan realitas atau realisasi anggaran dalam pembangunan sekolah tersebut. ’’Karena 2011 dan 2012 itu banyak progam pembangunan sekolah, tapi realisasi anggarannya diragukan untuk membangun sebuah sekolah sesuai dengan dokumen anggaran yang nyata,’’ terangnya.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, dari puluhan provinsi di seluruh Indonesia, terbanyak adalah DKI Jakarta dengan jumlah 37, 45 persen. Disusul Kalimantan Timur 8,83 persen dan Jawa Timur 5,55 persen. Laporan tersebut dituangkan dalam Hasil Riset Analisis Strategis periode 1 tahun 2012.

’’PNS memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 kali daripada pekerjaan dengan status bukan PNS. Dan PNS Daerah lebih beresiko 1,6 kali melakukan tindak korupsi daripada PNS Pusat,” kata Muhammad Yusuf, Ketua PPATK saat membacakan laporan Refleksi Akhir Tahun 2012 di Kantor PPATK Jalan H Juanda Jakarta Pusat, Rabu (2/1) lalu.