Kepentingan Politik Juga Memengaruhi Penanganan COVID-19 di Australia

Perbedaan kepentingan politik mulai terlihat

Photo: Krisis yang dialami dunia berkenaan dengan pandemi COVID-19 mengejutkan banyak orang, dan tidak ada formula pasti bagaimana menyelesaikannya. (AAP: Steven Saphore)

Dalam gelombang pertama, Australia dan Selandia Baru dianggap berhasil mencegah banyaknya korban yang meninggal, dengan menutup perbatasan internasional dan berbagai kebijakan lainnya.

Ketika itu, baik kebijakan pemerintah Federal yang dikuasai oleh Partai Liberal dengan berbagai negara bagian di Australia relatif tidak banyak menimbulkan friksi.

Namun ketika gelombang kedua pandemi terjadi di negara bagian Victoria, kebijakan apakah harus mementingkan masalah kesehatan atau ekonomi kemudian bercampur dengan kepentingan dan perbedaan garis politik.

Di Australia saat ini, negara bagian yang sama dengan pemerintah Federal, dalam arti sama-sama dikuasai oleh Partai Liberal, adalah New South Wales, Australia Selatan, dan Tasmania.

Sementara itu di lima negara bagian lainnya, yakni Australia Barat, Queensland, Northern Territory (NT), Australian Capital Territory (ACT), dan Victoria dikuasai oleh Partai Buruh.

Partai Liberal yang berkoalisi dengan Partai Nasional, dan Partai Buruh adalah dua partai terbesar di Australia. Bila yang satu memerintah, yang lainnya akan menjadi partai oposisi.

Apa yang sekarang terjadi di negara bagian Victoria dengan Menteri Utama Daniel Andrews dari Partai Buruh menunjukkan arah kebijakan yang diambil juga harus mempertimbangkan kepentingan politik.

Daniel yang selalu memberikan jumpa pers terkait COVID-19 setiap hari selama dua bulan terakhir berulang kali mendapat pertanyaan mengenai keputusan yang diambilnya.