Kontroversi Pemulangan WNI Anggota ISIS: Banyak Opsi, Semuanya Berisiko

Menurut peneliti The Habibie Center Nurina Vidya Hutagalung, pemerintah Indonesia memiliki setidaknya tiga opsi untuk upaya penanganan dan pemulangan para WNI simpatisan ISIS.

"Ada tiga skenario pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah Indonesia terkait wacana pemulangan WNI simpatisan ISIS, yaitu pemulangan seluruhnya, pemulangan sebagian, atau sama sekali tidak ada pemulangan," ujar Vidya.

Dia memaparkan ketiga pilihan kebijakan tersebut. Pertama, pemerintah dapat berupaya memulangkan seluruh WNI yang terdata di Suriah, baik kombatan yang berada di tahanan maupun anggota keluarga perempuan dan anak-anaknya.

"Dibanding opsi yang lain, dalam jangka pendek kebijakan memulangkan seluruh WNI yang saat ini ditampung atau ditahan di Suriah akan menjadi yang paling menantang," katanya.

Untuk itu, pemerintah harus mampu menyiapkan infrastruktur di dalam negeri terkait penilaian, pemulangan, dan penampungan sementara bagi para WNI simpatisan ISIS.

Pilihan kedua, pemerintah Indonesia dapat tidak memfasilitasi dan menolak pemulangan WNI simpatisan ISIS. "Dibandingkan opsi yang lain, dalam jangka pendek, pilihan kebijakan ini akan menjadi yang paling mudah dan murah. Namun, dalam jangka panjang, pilihan kebijakan ini akan sangat merugikan," ucap Vidya.

Dia menyebut pilihan kebijakan tersebut bersifat merugikan sebab pemerintah akan mendapat tekanan luas karena dianggap mengabaikan aspek kemanusiaan dan bertindak preventif dalam penanganan para WNI simpatisan ISIS.

"Memburuknya kondisi kemanusiaan di kamp-kamp pengungsian dan tahanan di Suriah akan menempatkan pemerintah Indonesia di posisi sulit," jelasnya.