LKPD/LKPP Buruk, Dana Insentif Dipotong

Kamis, 18 Februari 2010 – 18:24 WIB

Uang. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Ditanya tentang banyaknya LKPD kabupaten/kota di Sulut yang disclaimer, menurut Olly, bisa saja (dananya) dipotong, jika masih tetap pada posisi disclaimer sampai 2012. "Semua kabupaten, kota dan provinsi dinilai. Hasil laporan BPK jadi acuan utama untuk penyaluran dana-dana ke daerah," ucapnya.

Ditambahkan Olly, tak hanya terhadap LKPD saja yang akan diberlakukan sistem reward dan punishment. LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) pun akan dinilai. Artinya, bagi kementerian/lembaga yang mendapatkan disclaimer, akan dikurangi anggarannya dari usulan awal. Pemerintah hanya akan memberikan dana pokok-pokok saja, sedangkan tambahan lainnya tidak akan diberikan.

"Pemberlakuan reward and punishment ini sebagai upaya pemerintah dan DPR untuk menciptakan akuntabilitas keuangan. Jangan hanya menghabiskan uang, tapi laporannya tidak jelas," kata Olly lagi. (esy/jpnn)

Ini merupakan warning bagi pemerintah daerah dan pusat yang laporan keuangannya buruk. Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah, dalam

• First «
• Prev
• 1
• 2