Moratorium Hutan, Bukti Kegagalan Diplomasi RI

Jumat, 08 Oktober 2010 – 07:04 WIB

Pada forum yang sama, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, isu-isu lingkungan pasti merupakan bagian dari skenario kepentingan negara-negara industri maju. Isu mengenai hak asasi manusia (HAM) yang dulu gencar disuarakan negara-negara maju, juga menunjukkan adanya desain kepentingan dari mereka.

"Sekarang isunya berganti menjadi soal lingkungan yang memaksa pemerintah meneken LoI tentang moratorium konversi hutan primer dan lahan gambut. Ini merupakan bagian dari skenario besar untuk menjaga kepentingan negara-negara industri," tegas Viva Yoga.

Yang memprihatinkan, menurut Viva Yoga, LoI tersebut telah mengusik harga diri dan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Sebab untuk mendapatkan pencairan dana hibah yang telah dijanjikan pihak Norwegia, harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan parlemen setempat.

Bahkan menurut Viva Yoga, LoI tersebut juga telah mampu mengubah kebijakan pembangunan nasional. Padahal LoI Indonesia-Norwegia itu bukan bagian dari rencana aksi pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Perubahan arah kebijakan pembangunan itu terbukti dari adanya rencana Menteri Pertanian yang akan mencabut Kepmentan tentang pemanfaatan lahan gambut dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan isi LoI tadi. "Hal-hal seperti ini harus diwaspadai," ujar Viva Yoga.