Narkoba Seludupan Marak, Privatisasi Pelabuhan Harus Ditolak

jpnn.com, JAKARTA - Penyeludupan narkoba dalam jumlah besar lewat jalur perairan makin marak. Terbaru, kemarin (23/2) aparat mengamankan sabu-sabu kurang lebih 3 ton di perairan perbatasan Singapura-Indonesia.

Penangkapan itu hanya berselang beberapa hari dari terbongkarnya upaya penyeludupan 1,6 ton sabu-sabu pada 20 Februari, serta 1 ton sabu-sabu pada 9 Februari silam. 

Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Indonesia sangat luas dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis semacam itu membuat Indonesia sangat rawan terhadap berbagai upaya penyeludupan, termasuk narkoba. 

Karena itu Fadli menyatakan, negara harus menguasai sepenuhnya infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan. Sebab, keduanya merupakan pintu gerbang dari luar negeri.

"Jadi, selain kita harus bisa menjaga dengan ketat wilayah perbatasan, baik darat maupun perairan, kita juga tak boleh lalai dalam menjaga bandara dan pelabuhan," ungkap Fadli, Sabtu (24/2). 

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengkritik keras pemerintah terkait upaya privatisasi bandara dan pelabuhan. Menurutnya, pemerintah berencana menyerahkan pengelolaan 30 bandara dan 20 pelabuhan ke swasta. "Itu keputusan ceroboh," tegasnya. 

Dia menegaskan, pengelolaan bandara dan pelabuhan tidak boleh hanya berdasar untung dan rugi. "Tapi harus dilihat dari kacamata strategis yang lebih luas," ungkap Fadli. 

Wakil ketua DPR yang membidangi politik, hukum dan keamanan itu menjelaskan, bandara dan pelabuhan adalah bagian dari infrastruktur pertahanan dan keamanan negara. Keduanya adalah infrastruktur vital yang harus dijaga dan dikuasai oleh negara.