JPNN.com 
Negara Jangan Hanya Mencintai Sumber Daya Alam Kawasan Timur Indonesia
Oleh: Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina
Selanjutnya pada pemerintahan Joko Widodo selama dua periode mengganti nomenklatur menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan bertahan sampai saat ini.
Hanya saja pergantian kementerian dari secara spesifik yang mengurus Kawasan timur, menjadi daerah tertinggal tetap saja tidak mengubah fakta ketimpangan kawasan barat dan kawasan timur yang kian dalam.
Dominasi kawasan barat dalam struktur perekonomian Indonesia membawa dampak yang semakin meninggalkan Kawasan timur dalam perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya.
Hal ini semakin diperparah dengan ketiadaan kebijakan afirmasi bagi kawasan timur. Sebab, praktis kawasan ini diperlakukan sama dengan kebijakan yang berlaku di kawasan barat. Bahkan, yang terjadi sebaliknya, Kawasan ini diperlakukan tidak adil dalam distribusi anggaran negara.
Situasi selalu berulang dari tahun ke tahun, sehingga tanpa upaya lebih dan keberpihakan kepada kawasan timur melalui kebijakan negara, maka kawasan ini akan sangat sulit untuk bangkit mengejar ketertinggalan dengan kawasan barat.
Kalau mengacu kepada pertumbuhan dan dan kontribusi PDRB pada tahun 2023, maka sangat jelas struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2023 menurut kelompok pulau masih disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,05 persen, diikuti Sumatera 22,01 persen, Kalimantan 8,49 persen, Sulawesi 7,10 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,77 persen, serta Maluku dan Papua 2,58 persen.
Data di atas menunjukkan dominasi Pulau Jawa dengan kontribusi PDRB sebesar 57,05 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 persen.
Kalau dibandingkan dengan data Triwulan II 2024, data ini juga tidak mengalami perubahan signifikan. Sebab, secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan II-2024 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 57,04 persen, diikuti Pulau Sumatra sebesar 22,08 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,18 persen, Pulau Sulawesi sebesar 7,16 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,84 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,70 persen.
