PAN Beda Sikap soal Perppu Ormas, PPP Tunggu Respons Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menunjukkan sikap berbeda dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu menolak Perppu Ormas disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.

Padahal, partai koalisi lain yang ada di barisan pemerintah seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP, mendukung Perppu Ormas.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, setiap partai politik punya otonomi masing-masing. Tentu otonomi itu dibentuk berdasarkan masukan yang diterima partai, serta pimpinan parpol terhadap Perppu Ormas.

Soal bagaimana nasib PAN di koalisi, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sebab, satu-satunya yang berhak mengevaluasi koalisi adalah Jokowi.

“Kalau anggota partai lain tidak punya hak lain untuk mengevaluasi partai koalisi lainnya,” kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Bagi PPP, kata Arsul, ketika sepakat untuk koalisi maka etika dalam berkoalisi harus dipegang. “Artinya kalau PPP ketika sudah tidak bisa lagi bersama-sama, harus tegas keluar dari koalisi,” tegasnya.

Menurut Arsul, komitmen itu yang harus dipegang. Dia menegaskan tradisi di mana pun jika anggota koalisi tidak bisa bersama-sama lagi dengan lainnya harus bersikap. “Jadi tidak usah kemudian anggota koalisi lain yang mendorong-dorong untuk bersikap,” tegas anggota Komisi III DPR itu.

Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan, seminggu sebelumnya mereka sudah mendapat informasi valid bahwa PAN akan mendukung Perppu Ormas dengan sejumlah catatan. Namun, dalam sidang paripurna PAN tetap menolak perppu bersama Gerindra dan PKS yang merupakan partai oposisi. Kondisi ini membuat partai besutan Megawati Soekarnoputri itu kaget dan heran.