PAN Beda Sikap soal Perppu Ormas, PPP Tunggu Respons Jokowi

“Informasi itu valid ya, tapi kok hari-hari terakhir ada perubahan. Semula kami dengar pandangan mereka minta direvisi ada perbaikan kami juga tidak keberatan,” kata Hendrawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Menurut Hendrawan, sebenanya sikap PAN itu tidak masalah. Sebab, itu merupakan pilihan politik PAN. Hanya saja Hendrawan menegaskan bahwa setiap pilihan politik ada konsekuensinya.

“Tapi jangan korelasi langsung (ke koalisi). Apalagi politik kita politik kebersamaan, politik gotong royong,” katanya.

Wakil Sekjen PAN Yandri Susanto mengatakan, partainya mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan yang matang. PAN juga menyerap aspirasi masyarakat. “Kajian internal kami sudah bulat menolak,” tegasnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Menurut Yandri, perbedaan itu hal biasa. Dia mengatakan, kalau presiden mau melakukan evaluasi, tentu bukan saja karena persoalan perppu. Sebab, Yandri menegaskan, setiap saat semua menteri yang ada di kabinet Jokowi harus dievaluasi dari sisi kinerjanya bagus atau tidak. “Jadi kalau Pak Jokowi mengevaluasi dalam waktu dekat saya yakin bukan karena Perppu Ormas,” tegas Yandri.

Menurut dia, bisa saja karena waktu yang sudah sangat pendek atau tinggal dua tahun lagi Jokowi harus menampilkan yang terbaik kepada rakyat dengan melihat menteri yang berpotensi untuk dievaluasi termasuk dari PAN.

Namun, Yandri yakin perbedaan sikap di Perppu Ormas tidak akan mengganggu kinerja Jokowi. “Saya kira Pak Jokowi maklum dengan perbedaan ini dan kami ketika itu diputuskan kami hormati,” ujarnya.

“PAN meyakini pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi memahami apa yang diputuskan PAN kemarin,” tambahnya. (boy/jpnn)